Oleh : Syaefudin Simon*
Apa jadinya HMI tanpa Pak Tom? Pertanyaan itu penting, mana kala kita mengenang “perjuangan” tanpa lelah dan riskan Pak Tom di saat-saat Indonesia berada dalam kegentingan amat berbahaya akibat tekanan PKI.
Pak Tom – panggilan akrab Dr. Sulastomo, MPH yang wafat Jumat siang (13/12/019) dalam usia 80 tahun – adalah tokoh Islam yang semasa mudanya hidup dalam “nafas tambahan” akibat tekanan, manuver, dan fitnah PKI.
Sebagai Ketua Umum PB HMI antara tahun 1963-1966 – kita bisa membayangkan, betapa sulitnya mempertahankan eksistensi organisasi mahasiswa Islam yang amat dibenci PKI itu. Dalam berbagai pawai akbarnya, baik di Jakarta maupun di kota-kota besar lain, PKI selalu mengumandangkan: Bubarkan HMI! Bubarkan HMI!
Saat itu, Bung Karno sangat dekat dengan PKI. Hampir setiap tuntutan PKI, diterima Bung Karno. Organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan PKI – CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) jadi anak emas Bung Karno. Celakanya “si anak emas” itu merengek-rengek kepada Bung Karno agar membubarkan HMI.
Sulastomo tahu, bagaimana kebencian PKI terhadap HMI. Mahasiswa Fakultas Kedokteran UI tersebut -- kata KH Amidhan, teman dekat Sulastomo di HMI – nyaris tak pernah tidur di saat-saat kritis menjelang meletusnya Gestapu. Amidhan mengaku pernah diajak Sulastomo menemui tokoh-tokoh Islam dan militer anti-PKI di tengah situasi yang mencekam di Jakarta beberapa hari setelah meletus peristiwa G30S PKI.
Dalam kegilasahannya melihat kebencian PKI terhadap HMI, Tom, kata Amidhan, punya strategi jitu. Untuk mencegah Bung Karno membubarkan HMI, Tom muda menjalin persahabatan dengan KH Saifudin Zuhri (Menteri Agama saat itu) dan Dr. Subandrio (orang kepercayaan Bung Karno, Ketua Badan Pusat Intelejen atau BPI). Tom tahu, dua tokoh itu dekat sekali dengan Bung Karno.
Konon, saat itu, tak ada yang ditakuti Bung Karno – termasuk Amerika sekali pun – kecuali tokoh-tokoh NU. Tanpa dukungan NU, Bung Karno tak berani melangkah. NU yang memberikan gelar “waliyul amri dharuri bis-syaukah (pemegang kekuasaan negara darurat) kepada Bung Karno, menjadikan Sang Pemimpin Besar Revolusi makin “terikat” dengan jebakan politik Nahdhiyyin. Sedangkan Dr. Subandrio, adalah orang kepercayaan Bung Karno yang telah teruji kesetiaannya. Bung Karno sangat mempercayai Dr. Subandrio, sehingga mengangkatnya sebagai ketua BPI yang membawahi seluruh jaringan intelejen baik di sipil maupun militer.
“Kalau Presiden membubarkan HMI, hari ini juga saya mundur dari kabinet.” Konon, Bung Karno terkejut melihat keberanian Saifuddin Zuhri membela HMI. Ancaman KH Saifuddin Zuhri membuat Bung Karno berpikir dua kali mengabulkan tuntutan PKI untuk membubarkan HMI. Sebab jika Saifuddin Zuhri mundur dari Kabinet, itu artinya sama dengan NU tidak lagi mendukung Bung Karno. Secara politik ini membahayakan. Akhirnya Bung Karno memetuskan: menolak permintaan PKI untuk membubarkan HMI.
Tom menang! Dan itulah jasa terbesar Tom muda dalam memperjuangkan Islam di Indonesia. Nurchlolish Madjid yang menggantikan Tom di HMI setelah kepemimpinannya, memuji peran Sulastomo yang gagah dan cerdik itu. Tanpa keberanian dan diplomasi yang handal dari Sulastomo, kata Nurchlolish Madjid – mungkin HMI hanya tinggal kenangan!
Tom adalah tokoh mahasiswa yang terlibat langsung dalam hiruk pikuk politik menjelang peristiwa G30S PKI. Ia tak hanya berhasil menyelamatkan HMI, tapi juga menjadi saksi perjuangan rejim Orde Baru dalam menyelamatkan Indonesia dari cengkeraman PKI. Tom, di samping membangun relasi dengan ulama, juga dengan militer yang anti-PKI, terutama dengan Jenderal Soeharto.
Pak Tom di hari tuanya, seperti diceritakan Amidhan, sahabat dekatnya – merasa heran, kenapa generasi muda Indonesia antipati terhadap Pak Harto yang menyelamatkan Indonesia dari kremusan PKI.
Fitnah-fitnah terhadap Pak Harto yang menyatakan Jenderal Bintang Lima itu terlibat dalam kup deta – sangat merisaukan Pak Tom. Kenapa ada orang lebih mempercayai Cornell Paper yang menyatakan Peristiwa Gestapu adalah akibat konflik internal Angkatan Darat ketimbang pengkhianatan PKI? Aneh bin ajaib! -- ujar Pak Tom yang tahu banyak peristiwa G30S PKI. Beliau heran terhadap sikap para pengamat yang tak terlibat langsung pada tragedi itu menyalahkan Pak Harto.
Tahun 1955, pada Pemilu demokratis pertama, PKI (Partai Komunis Indonesia) berada di empat besar partai pemenang Pemilu. Setelah itu, perkembangan PKI sangat cepat. Kedekatannya dengan penguasa dan janji-janjinya yang memukau rakyat kecil – terutama pembagian tanah secara merata – menjadikan PKI seperti penyelamat untuk kehidupan petani miskin. Di pihak lain, kaum buruh menatap masa depannya penuh harap. Karena PKI menjanjikan, jika ia menguasai negara, buruh bukan lagi pekerja di pabrik; tapi pemilik pabrik itu sendiri. Buncahan harapan itulah yang menjadikan wong cilik tertarik PKI.
Perjalanan PKI dengan ideologi marxisme- materialisme yang atheistis ini, ternyata berhasil memukau rakyat kecil. Bahkan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno menempatkan komunisme dalam narasi besar Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Nasakom adalah tiga pilar yang -- menurut Bung Karno -- harus menjadi landasan pembangunan bangsa Indonesia. Ketiga pilar itu harus berjalan seirama.
Bagaimana fakta lapangannya? Komunisme sebagai ideologi PKI, tak hanya bertentangan dengan prinsip kaum agamawan yang ber-Tuhan, tapi juga bertentangan dengan prinsip kaum nasionalis yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian, integrasi Nasakom sulit terjadi. Yang mengejutkan kemudian, Nasakom jadi “instrument” PKI untuk memojokkan musuh-musuh politiknya. Dengan mudah, PKI mengecap musuh- musuh politiknya sebagai kaum Anti-Nasakom. Jika sudah demikian, negara pun akan memojokkannya.
Tahun-tahun yang kacau politik terus bergulir. Posisi PKI dalam fragmen politik Indonesia terus naik. PKI berhasil membujuk Presiden RI untuk membubarkan Partai Masyumi. Masyumi bubar. Lalu, PKI pun membujuk Presiden Soekarno untuk membubarkan HMI. Kali ini gagal.
"Saat itu, saya sebagai Ketua Umum PB HMI harus melakukan perlawanan terhadap propaganda PKI yang ingin membubarkan HMI di satu sisi; tapi di sisi lain, saya harus melakukan pendekatan terhadap elit politik di sekitar Bung Karno agar mendukung eksistensi HMI. Sampai peristiwa G30S PKI meletus, HMI tetap eksis. Kita semua sudah tahu, bagaimana dahsyatnya peristiwa G30S PKI. Indonesia nyaris hancur dan dikuasai partai komunis itu. Hanya karena pertolongan Allah kepada bangsa Indonesia, PKI gagal mencengkeram ibu pertiwi," jelas Tom.
Satu Oktober 1965. Soeharto, yang saat itu Panglima Kostrad (Komando Strategi Angkatan Dara,t) bergerak cepat. Obyek-obyek vital seperti Radio Republik Indonesia (RRI) dan Lanud Halim Perdanakusuma segera direbut kembali setelah sebelumnya dikuasai PKI. Begitu juga Makodam (Markas Komando Daerah Militer) dan Makorem (Markas Komando Resort Militer).
Sampai akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) untuk dipergunakan Jenderal Soeharto mengendalikan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Melalui “kekuasaan” Supersemar itulah, pada tanggal 12 Maret 1966, Jenderal Soeharto membubarkan PKI dan ormas- ormasnya.
Peristiwa G30S PKI menimbulkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Korbannya mencapai ratusan ribu jiwa melayang, bahkan jutaan. Dan korban terbanyak adalah orang-orang PKI. Kenapa? Karena PKI adalah penyebab kekacauan itu. PKI adalah inisiatornya.
Belakangan, ada pihak-pihak yang menggugat dan mempertanyakan kembali, kenapa peristiwa G30S PKI terjadi? Kenapa orang-orang PKI dibunuh? Bukankah mereka tidak bersalah?
"Saya, Sulastomo, ingin menjelaskan, bagaimana peristiwa G30S PKI terjadi," tulisnya. Soalnya saat ini muncul berbagai macam teori terjadinya gerakan makar tersebut, sehingga membingungkan publik. Terutama generasi Pasca-G30S. Generasi ini terpapar teori-teori spekulatif tentang munculnya tragedi PKI. Terbitnya buku-buku yang menyalahkan Militer Angkatan Darat, Soeharto, dan Islam di satu sisi; kemudian menganggap PKI sebagai pihak tak bersalah di sisi lain – makin membingungkan generasi muda.
Khususnya Generasi Milenial yang lahir tahun 1980-2000-an dan setelahnya. Dalam sebuah tulisannya menyambut buku "1000 Hari PKI Mencekam Yogya" karya Amidhan Shaberah dan Syaefudin Simon, Sulastomo memberi kata pengantar sebagai berikut:
Saya saat itu Ketua PB HMI (1963-1966) dan dekat dengan sejumlah elit militer dan politik Pusat yang terlibat langsung dalam fragmen G30S PKI. Saya mencoba menganalisis teori-teori, kenapa peristiwa G30S PKI terjadi? Siapa pelakunya dan siapa pula yang paling bertanggungjawab? Ada lima teori.
I. Teori Pertama: Peristiwa G30S PKI adalah Persoalan Intern TNI/Angkatan Darat. Teori ini, terpatahkan dengan Dekrit No.1 Dewan Revolusi. Dekrit ini menyatakan bahwa G30S PKI mempunyai jangkauan kekuasaan yang sangat jauh. Ia tidak hanya menyingkirkan Dewan Jenderal yang melakukan kudeta terhadap Bung Karno, tapi juga sebuah gerakan perebutan kekuasaan. Hal ini dapat disimpulan dari Dekrit No.1 Dewan Revolusi itu sendiri. Yaitu (1) Bahwa Dewan Revolusi akan dibentuk seluruh Indonesia dan akan merupakan sumber segala kekuasaan. (2) Bahwa Kabinet Dwikora dinyatakan demisioner. (3) Nama Sukarno tidak masuk dalam Dewan Revolusi.
II. Teori Kedua: Kudeta Soeharto terhadap Sukarno. Sekilas teori tersebut sangat logis. Namun apa yang terjadi tidak sesederhana teori itu. Proses pergantian kepemimpinan berjalan sangat alot bahkan melelahkan. Sebabnya, karena Pak Harto saat itu belum siap atau bahkan tidak bersedia untuk mengganti Presiden Soekarno. Pak Harto sebenarnya sangat loyal kepada Bung Karno. Sanggahan saya didukung dengan gambaran fakta saat itu, bagaimana Pak Harto mendapat dukungan penuh semua elemen bangsa (militer, birokrat, masyarakat, dan rakyat). Mereka mendorongnya untuk “mengganti” Presiden Sukarno pada tahun 1967 dan 1968.
III. Teori Ketiga: G30S adalah rekayasa Soekarno. Saya menolak teori ini dengan 7 butir sanggahan.
(1) Bung Karno sangat berhati-hati dengan berbagai isu yang memicu terjadinya G30S, khususnya isu Dewan Jenderal dan Dokumen Gilchrist.
(2) Pada tanggal 1 Oktober 1965 Bung Karno diagendakan menerima Jenderal Ahmad Yani. Namun pertemuan itu gagal karena terjadi peristiwa G30S. Pertemuan itu juga tidak mustahil dimaksudkan untuk mengecek isu Dewan Jenderal.
(3) Apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober, sangat mengejutkan Bung Karno (Compleet Overrompeling). Ketika berada di Air Mancur Monas hendak ke Istana pada pagi hari tanggal 1 Oktober, Bung Karno tidak tahu peristiwa apa yang terjadi.
(4) Di Lanud Halim Perdanakusuma, setelah menerima laporan dari Brigjen Supardjo, Bung Karno menolak memberikan dukungan kepada G30S. Sikap Bung Karno ini, salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya G30S.
(5) Dekrit No.1 Dewan Revolusi sangat jelas menggambarkan sebagai kudeta, sebab Kabinet Dwikora di-demisioner-kan dan nama Bung Karno tidak ada dalam susunan Dewan Revolusi. Sementara Dewan Revolusi sumber dari segala kekuasaan.
(6) Tidak benar bahwa Bung Karno menerima laporan dari Letkol Untung (Ketua Dewan Revolusi Nasional) melalui seorang utusan ketika sedang berada di Istora Senayan.
(7) Dari aspek sifat dan kepribadian, Bung Karno adalah seorang humanis, yang tidak mungkin menyetujui tindak kekerasan untuk mencapai ambisi pribadi.
IV. Teori Keempat: G30S adalah konspirasi DN Aidit/ Sukarno dan Mao Ze Dong. Teori ini menimbulkan pertanyaan dan keraguan. (1) Informasi yang tidak akurat tentang sakitnya Bung Karno pada 4 Agustus 1965 yang diterima DN Aidit. Tidak benar hari itu Bung Karno collaps (pingsan) sebagaimana berita atau rumor saat itu. (2) Benarkah ada “kesepakatan” antara DN Aidit, Bung Karno, dan Mao Ze Dong bahwa akan dibentuk Kabinet Gotong-Royong dan Bung Karno bersedia “istirahat”di Swanlake, Cina? Berita itu sangat sulit dipercaya karena seorang pejuang besar seperti Bung Karno bersedia “istirahat” ketika bangsanya masih memerlukan dirinya. (3) Jadi berita atau teori nomor dua adalah imajiner. (4) Meskipun DN Aidit dan Bung Karno berada di Halim Perdanakusuma, namun kedua orang itu tidak sempat bertemu. Suatu hal yang sangat tidak logis, apabila keduanya telah menyepakati sebuah “komitmen” bersama.
V. Teori kelima: G30S adalah provokasi asing. Teori ini lemah. Karena tidak mungkin intelejen lalai dan kecolongan di saat kritis pada peristiwa besar. Saat itu, Dr. Subandrio adalah Ketua BPI (Badan Pusat Intelegen) yang pasti lebih tahu apa yang terjadi di negara ini. Demikian juga isu Dokumen Gilchrist dan Dewan Jenderal. BPI tidak memberikan klarifikasi autentik.
Dokumen Gilchrist (Gilchrist document) adalah sebuah dokumen yang dahulu banyak dikutip surat kabar era tahun 1965-an. Dokumen Gilchrist sering digunakan untuk mendukung argumen keterlibatan Blok Barat dalam penggulingan Soekarno di Indonesia.
Namun dokumen tersebut kemungkinan besar palsu atau sebenarnya tidak ada. Dokumen ini, konon, sebenarnya berasal dari sebuah telegram dari Duta Besar Inggris di Jakarta yang bernama Andrew Gilchrist. Telegram ini ditujukan kepada Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris. Konon, isinya, berupa rencana gabungan intervensi militer AS-Inggris di Indonesia.
Pertama kali keberadaan dokumen diumumkan oleh Soebandrio, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, dalam perjalanannya ke Kairo, Mesir. Soebandrio adalah kepala Biro Pusat Intelijen (BPI). BPI merupakan lembaga super karena mengendalikan kesatuan intel di tiga angkatan (kepolisian negara, kejaksaan, dan intelijen Hankam).
Setibanya di Kairo, Kedutaan Besar AS berusaha mendapatkan foto salinan dokumen tadi. Setelah diteliti, ternyata dokumen tersebut palsu. Di kemudian hari, seorang agen rahasia Cekoslowakia bernama Vladislav Bittman yang membelot ke Barat tahun 1968 menyatakan bahwa biro agensinya-lah yang melakukan pemalsuaan dokumen Gilchrist. Tujuannya untuk melindungi nama PKI sekaligus menjatuhkan AS.
Dari gambaran di atas, kita bisa menyimpulkan: siapa dalang Peristiwa G30S yang nyaris meruntuhkan NKRI dan Pancasila tersebut. Jelas: PKI sendiri. Itulah penjelasan Pak Tom – Ketua Umum PB HMI – yang terlibat langsung dalam hiruk pikuk tragedi G30SPKI dan aktif mencari informasi, siapa dalang peristiwa yang nyaris menghnacurkan Indonesia itu.
Selamat Jalan Pak Tom untuk memenuhi panggilan Sang Pencipta. Rakyat Indonesia akan selalu mengenang jasa-jasa Pak Tom yang tak terkira besarnya dalam berjuang menyelamatkan umat, khususnya HMI, dari kekejaman PKI.
*Penulis adalah pernah bekerja di Institue for Peace and Islamic Studies dan saat ini
bekerja di Kappija 21 Aceh.
0 comments:
Post a Comment